Resensi Buku ini (sudah dimuat di Harian Bhirawa pada tanggal 26 April 2012)


Judul             : Koruptologi
Penulis          : Redatin Parwadi
Penerbit         : Kanisius
Terbit              : I, Februari 2012
Tebal              : 95 halaman
Peresensi       : Abdullah Hanif
                        Peresensi adalah Pengelola Rumah baca DUTA Smart

Ilmu sosial tidak akan pernah berhenti berdialektika dengan perkembangan zaman. Ilmu sosial bersifat dinamis dan fleksibel. Berbeda dengan ilmu alam (exact) yang selalu ajeg dan pasti. Dari proses dialektika ilmu sosial ini lahirlah cabang-cabang  ilmu sosial yang baru. Nah, kemunculan disiplin ilmu baru yang bernama Koruptologi adalah hasil dari proses dialektika. Koruptologi pada prinsipnya adalah anak cabang atau sempalan dari kriminologi.


Buku Koruptologi ini hadir untuk mengenalkan kita dengan masalah sosial bernama korupsi. Redatin Parwadi, penulis buku, menganggap penting mengenal disiplin ilmu tersebut. Pasalnya, di pelbagai belahan dunia fenomena korupsi sudah menggurita. Bahkan Indonesia masuk 10 besar nominasi Negara terkorup.


Term koruptologi terdiri dari kata korupsi, (corrupt, corruptus), yang berarti korupsi dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Koruptologi adalah ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi.


Koruptologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki obyek tersendiri. Karena ilmu pengetahuan membatasi diskursif pada pokok soal tertentu sebagai obyek. Obyek koruptologi adalah perbuatan yang dikategorikan tindak korupsi, orang (manusia) yang melakukan tindak korupsi, dan masyarakat dimana pelaku korupsi berada.


Ada enam macam bentuk korupsi: Pertama, korupsi transaktif, korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, dimana yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan keuntungan. Kedua, korupsi ekstortif, korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat, sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar, si pemberi tidak ada alternatif lain. Ketiga, korupsi investif, korupsi yang dilakukan seorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan dimasa mendatang.
Keempat, korupsi nepotistik, korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat atas sesuatu kesempatan mendapatkan fasilitas. Kelima, korupsi otogenik, korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan, dengan jalan memberikan informasi kepada pihak luar yang sebenarnya harus dirahasiakan.

 

Keenam, korupsi suportif, korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi tindak korupsi yang mereka lakukan secara kolektif. Redatin mengkaji kasus korupsi di Indonesia, ia menemukan dua pola kebijakan pemberantasan korupsi. Pertama, Represif.

 

Pemberantasan kasus korupsi pola ini terjadi melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan. Kebijakan ini lebih didukung dengan UU tentang pemberantasan korupsi. Antara lain Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggara Negara Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Besih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU No. 20 Tahun 2001, Keppres dan Inpres (Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi).


Kedua, Preventif. Pola ini berupa usaha untuk menghalangi, bersifat tindakan berkesinambungan dengan tujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan terjadinya tindak korupsi di kemudian hari. Pemberantasan korupsi di Indonesia berada pada situasi yang kondusif. Hal ini ditandai dengan komitmen seluruh rakyat untuk bersama-sama memberantas korupsi.
Gerakan anti korupsi menjadi gerakan massal, dengan slogan-slogan yang selalu mengingatkan untuk tidak berbuat tindak korupsi, seperti ‘Awas Bahaya Laten korupsi’,’ Jangan Coba-Coba Korupsi’,’Berantas Tikus-Tikus Koruptor’,’ Koruptor Identik Teroris’,’ Koruptor Tidak Layak Hidup di Indonesia’, ‘Korupsi adalah Kejahatan yang Harus Diberantas’.


Dewasa ini pencegahan korupsi lebih menekankan pada tindakan represif, baik dari KPK maupun aparat kepolisian. Kendati begitu, demi kepentingan jangka panjang tindakan preventif sangat penting digalakkan, mengingat gejala korupsi sudah merambah ke pelbagai lapisan masyarakat.


Buku ini mengajak kita mengenal korupsi lebih dekat, sekaligus menawarkan upaya solutif. Sebagai sebuah ilmu, koruptologi memaparkan fenomena korupsi secara proporsional. Tidak ada pretensi mengutuk tindakan ini karena murni sebagai gejala sosial.***